DPP-PPUI Perjuangan Bagi Peternakan Rakyat: Tolak RUU-PKH

Selamat Datang Para Pengunjung Yang Kami Hormati.

Peternakan Unggas Rakyat yang disosialisasikan dengan biaya Trilliunan Rupiah sewaktu sosialisasi ayam ras pada tahun 1968 setelah menjadi potensi ekonomi unggas ras dengan perputaran uang mencapai lebih Rp.100 Triliun/Tahun, potensi itu dirampas secara kasar oleh perusahaan besar PMA integrator bersama asosiasi-asosiasi bentukan mereka. Usaha peternakan rakyat mandiri dihancurkan oleh investasi Asing dan PEMERINTAH sejak 1974 s/d kini tidak berbuat untuk gigih melindungi ekonomi rakyatnya. Seolah-olah Pemerintah melakukan kejahatan kepada rakyatnya.

Amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 : "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".
Kenyataannya : MPR tidak berjalan & berfungsi serta kedaulatan rakyat belum terwujud ditangan rakyat. Dominasi ekonomi Indonesia dikuasai & didaulat oleh Investasi Asing bahkan si-Asing ini telah masuk mewarnai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia demi kepentingan investasi asing. Selama DPR-RI & MPR-RI terdiri dari SDM partai yang senang uang haram dan senang manipulasi serta tidak mengerti meta-politik asing Internasional, maka Indonesia akan tergadai dan ekonomi Nasional akan tetap dikuasai oleh pihak asing. Contoh nyata selama ini telah terjadi pada sektor Perunggasan Nasional UU No.18 Tahun 2009 adalah UU untuk kepentingan PMA asing. Tadinya telah terdaftar di PPUI lebih dari 80.000 peternak rakyat, sejak tahun 2009 hingga kini, peternak unggas rakyat usahanya telah mati hanya tinggal beberapa saja yang tergabung dalam integrated PMA yang mereka sebut dengan Peternak-Kemitraan. Kenyataan kemitraan di sektor perunggasan, adalah "Peternak menjadi kacung dikandangnya sendiri". Apakah ini keberhasilan Pemerintah ?

Seharusnya dengan adanya Departemen/ Kementerian Pertanian, peternakan rakyat saat ini semakin maju dan berkembang serta memiliki kawasan peternakan serta produk yang berkualitas sesuai standar Internasional usaha rakyat menjadi tuan dinegeri Indonesia. Kenyataannya malah terbalik investasi asing PMA yang menjadi tuan di Indonesia. Inilah gambaran kelam dan suram para birokrasi kita yang asalnya dari para alumni perguruan tinggi kita.

Suatu yang mengherankan, para dosen senior Perguruan Tinggi serta para petinggi Kementerian sebagian SDM-nya malah menjadi agen Kapitalis asing dan mau menjadi kacung asing demi uang haram yang sangat berjangka pendek.

Siapakah yang seharusnya membela usaha peternakan rakyat ? Tentu pemerintah, akan tetapi selama ini pemerintah tidak melaksanakan keluhan proses kematian usaha rakyat dari kejahatan ekonomi secara kartel dan monopoli yang dilakukan para PMA asing. UU serta regulasinya ada dan lengkap akan tetapi kejahatan ekonomi tetap berjalan, seolah pemerintahan tidak ada. Perjuangan PPUI selama ini kepada pemerintah dan DPR-RI telah diliput beraneka media massa, tetap saja kejahatan ekonomi berlangsung dan terakhir kejahatan itu telah menjadi UU tertuang didalam UU No.18 Tahun 2009 yang memberi peluang seluas-luasnya kepada PMA asing dalam usaha perunggasan Nasional bernilai saat ini lebih Rp. 120 Triliun/Tahun.

Semoga kunjungan anda bermanfaat. Niat kami semata adalah "Perhatikan Rakyat & Usaha Ekonominya", beramaliah untuk menegakkan kebenaran serta memberdayakan hukum di Indonesia secara ber-gotong-royong, untuk kembali memberdayakan seluruh Rakyat Indonesia sehingga menjadi Tuan dinegerinya sendiri dan sejahtera kehidupannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebelum direvisi. Tiada gading yang tak retak, juga tidak ada manusia yang paripurna-sempurna. tulisan kami ini juga tidak luput dari kemungkinan kesilapan dan kesalahan. Maafkan kami. Serta mohon saran-saran pendapat yang membangun dari anda sekalian. Penyusun.

Saran & Pendapat Anda

Tulis Pendapat Anda Yang Membangun :
(Thank You For your Messages)

Email PPUI : dpp.ppui@yahoo.com

ShoutMix chat widget

Sudahkah Anda Sholat ?
Makhluk Paling Mulia Senantiasa Dipantau Secara On-Line.

Info diinginkan :